Kabupaten Bekasi || Media Rajawalinews.online


Carut marutnya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi yang sudah terjadi dari periode ke periode kepemimpinan Bupati membuat warga Kabupaten Bekasi kurang terpenuhi dalam hal pelayanan, seperti pembangunan infrastruktur jalan yang baik, , penyelesaian pencemaran sungai, pengangguran yang kian meningkat, membuat Kabupaten Bekasi menjadi perbincangan di luar daerah,, padahal notabane nya Kabupaten Bekasi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota, daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, belum lagi APBD nya juga cukup besar, Namun potensi yang ada tidak di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Gunawan, Ketua Umum LSM Sniper Indonesia menyoroti terkait Pelayanan publik yang masih rendah di Kabupaten Bekasi.

Dokentasi Rajawalinews

“Sebetulnya tuntutan masyarakat tidak muluk-muluk kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi asal mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan baik dan permasalahan pencemaran sungai. Maka, Pemkab Bekasi dinilai berhasil dalam memenuhi yang menjadi harapan masyarakat,” tukas nya.

Sejak ibukota pemerintahan kabupaten bekasi berpindah ke Cikarang Pusat pada tahun 2004, pergantian Bupati sudah berkali-kali tetap saja kondisi jalan rusak dan pencemaran sungai tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Hal ini membuat banyak kalangan merasa geram dan termasuk saya sendiri, ucap Gunawan, Jumat,17/09/2021.

“Saya sebetulnya sudah jengah dengan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi baik eksekutif maupun legislatif. Mereka seolah sudah tidak peduli dan punya niatan sama sekali untuk memajukan Kabupaten Bekasi bahkan terkesan keduanya saling lempar tanggung jawab terkait persoalan infrastruktur jalan dan pencemaran sungai, ungkap Gunawan.

“Kalau penyelenggara Pemerintahan Daerah, baik eksekutif maupun legislatif memiliki KOMITMEN KEBEKASIAN maka kedua permasalahan yang menjadi kebutuhan/kepentingan rakyat Kabupaten Bekasi sudah terselesaikan sejak lama dan tidak menjadi masalah terkatung-katung sampai sekarang, ungkap nya.

Saatnya bagi Eksekutif dan Legislatif fokus bekerja keras untuk menuntaskan kedua permasalahan itu. Untuk membuktikan bahwa mereka (eksekutif-legislatif) TIDAK ADA DUSTA seharusnya berani menggelar Diskusi Publik terkait penuntasan pembangunan jalan dan penanganan sungai di Kabupaten Bekasi.

“Oleh karena itu sebagai warga Kabupaten Bekasi saya, mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan balai rakyat untuk mengadakan diskusi publik sebagai wujud komunikasi politik dengan menghadirkan pimpinan DPRD beserta Ketua-Ketua Komisi, Kepala SKPD seperti Bappeda, Bina Marga dan Lingkungan Hidup dengan mengundang Ormas/Lsm tertentu. 

“Hal ini penting dilakukan sebagai wujud komitmen Ke-Bekasian, karena pada dasarnya tanggung jawab pembangunan suatu daerah bukan semata menjadi tanggung jawab pihak eksekutif dan legislatif tetapi harus pula melibatkan masyarakat tegas Gunawan. (SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here