Jakarta || Media Rajawalinews.online

Kasus dugaan penculikan anak kandung yang tahun 2009 di proses di Jatanras Polda Metro Jaya sempat menahan Alvin Lim (saat itu belum Advokat) dengan tuduhan penculikan anak dan pencurian handphone, padahal diketahui Alvin Lim datang mengambil anak kandungnya sendiri dengan membawa puluhan aparat kepolisian. Akhirnya putusan pengadilan PN Jakarta Timur, menyatakan bahwa Alvin Lim tidak terbukti melakukan pidana penculikan dan pencurian Handphone.

Alvin Lim dalam keterangan persnya menyatakan bahwa Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya tidak bergerak berdasarkan hukum namun berdasarkan kepentingan tertentu. Sebagai Polisi harusnya tahu hukum bahwa ayah kandung mengambil anak kandung bukan pidana penculikan. Namun agar bisa melakukan penahanan oknum Penyidik dan atasan penyidik Polda Metro Jaya saat itu menambahkan pasal 328 KUHP tentang penculikan dalam Sangkaan agar Alvin Lim dapat dilakukan penahanan. Di kejaksaan pasal 328 KUHPidana dibuang oleh Jaksa. JPU Kejari Jaktim yang menangani Jaksa Ibnu Suud bilang jika tidak ada pasal 328 KUH Pidana tidak bisa dilakukan penahanan karena pasal lain yanh dimasukkan seperti 335 dan 167 KUH Pidana ancaman dibawah 1 tahun tidak memenuhi unsur Obkektif penahanan maka oleh Oknum Polda Metro Jaya Jatanras dimasukkan pasal penculikan agar Alvin Lim dapat dilakukan penahanan.

Sugi selaku kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm mengungkapkan kekecewaannya “dulu istilah ‘ada Korban ilang ayam, lapor polisi ilang kambing’ sekarang korban ilang ayam lapor polisi ilang kambing (biaya lapor), proses Laporan ilang Sapi (biaya proses) dan nanti minta SP3 ilang rumah (biaya SP3). Ini bukan Fitnah, berikut Link Video pemerasan Oknum Polda Metro Jaya minta 500 juta untuk SP3, laporan polisi yang sudah restorative justice.

https://youtube.com/shorts/vd8yb33Suco?feature=share

12 tahun Polda Metro Jaya tidak menjadi lebih baik malah makin banyak oknum Polisi, bukan hanya memeras korban namun jual beli perkara dan melakukan rekayasa hukum dan kasus.

Sugi menerangkan bahwa LQ Indonesia Lawfirm masih banyak rekaman dan bukti lain untuk membuktikan bahwa Polda Metro Jaya Sarang Mafia Hukum, “tindakan ini merupakan tindak TSM (Terstruktur, Sistematik dan Menyeluruh) diduga bahwa dari bawah hingga atasan menerima setoran hasil pemerasan dan jual beli perkara. Slogan Indonesia Maju, mau maju kemana? Kejayaan atau maju kejurang kehancuran. Masyarakat tidak bersalah menjadi korban oknum polisi Polda Metro Jaya.”

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA yang sekarang menjadi Ketua pengurus LQ Indonesia Lawfirm menyampaikan “saya dan LQ tidak benci kepada Institusi kepolisian, namun kami kawatir mau jadi apa reputasi Korps Bhayangkara, ketika pencari keadilan malah menjadi korban kriminalisasi karena banyaknya oknum Polisi. Saya sudah 2x di tahan dan dipenjara di Polda Metro Jaya, di kriminalisasi bahkan kasus terakhir putusan MA menolak tuntutan Jaksa. Tidak ada putusan bersalah kepada saya. Jadi saya dipenjara tanpa dasar yang cukup. Saya tidak takut dipenjara, karena nyatanya jaman sekarang penjara adalah tempat orang yang mempunyai perbedaan pendapat dan menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Namun, Polda yang makin brengsek jika dibiarkan maka niscaya anak cucu kita suatu saat akan menjadi korban oknum polisi pula. Masyarakat, tolong dukung perjuangan saya dan LQ Indonesia Lawfirm. Kami jujur, tidak main dua kaki dan menolak praktek gratifikasi karena kami lebih takut sama Tuhan daripada oknum Aparat Penegak hukum. Tolong masyarakat bantu suarakan perjuangan kami, kami rela berkorban namun jangan sampai sia-sia pengorbanan kami.”

Alvin menambahkan “setelah 12 tahun terbukti anak saya, Kate Victoria Lim, yang di sangkakan Polda Metro Jaya saya culik, sehat, saya sekolahkan dan mau jadi pengacara ke depannya. 12 tahun saya biayai sendiri, ibunya tidak sekalipun pernah menengok dan perduli sama anaknya. Terbukti bahwa kasih sayang saya sebagai seorang ayah rela masuk penjara demi anaknya. Namun, disayangkan oknum Polda Metro Jaya lah yang mengkriminalisasi dan memperkeruh urusan Pribadi ke ranah hukum. Kolusi antara oknum Polisi dan oknum pengacara membuat masyarakat menjadi korban, bukannya didamaikan malah dikuring, akhirnya rumah tangga hancur dan anak saya selama saya dipenjara tidak diurus kedua orang tuanya dan menjadi korban pula.”

Sugi menghimbau agar masyarakat yang menjadi korban Oknum Kepolisian untuk berani menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di 0817-489-0999 agar dapat pembelaan maksimal. LQ Indonesia Lawfirm melawan oknum bukan Institusi POLRI dan pemerintahan. Oknum Aparat ini mengunakan fasilitas negara dan kekuatan Institusi sehingga meresahkan masyarakat, apabila Kapolri tidak membenah niscaya reputasi POLRI akan makin turun dan masuk ke titik nadir.

Sumber : Lq Indonesia Law firm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here