FPHI UNGKAP PEMALSUAN DATA CALON PENERIMAAN PPPK DI DISDIK KABUPATEN BEKASI

Kabupaten Bekasi || Media Rajawalinews.online

Kabupaten Bekasi adalah Kabupaten
yang sangat mumpuni dengan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang handal ditengah kemajuan zaman dan
pesatnya perkembangan informasi tekhnologi,
belum lagi dari sisi kekayaan alam yang luar
biasa di sebelah Utara, sedangkan di Selatan
perkembangan Industri sangat pesat luar biasa
dengan dibuktikan banyak berdirinya ribuan
perusahaan dari skala kecil sampai bersekala besar.

Perjuangan para guru honorer yang tergabung dalam Forum Pekerja Honor Indonesia ( FPHI) yang terus berjuang menuntut aspirasi nya yang sampai saat ini belum di respon oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dan miris di balik itu di duga ada persengkokolan masif khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam hal penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Dibeberkan oleh Ketua Kordinator ( Korda FPHI) Kabupaten Bekasi.

Ketua Korda Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan, “Sangat ironis hal tersebut tidak berbanding lurus dengan situasi
dan kondisi para pendidik yang sangat memprihatinkan dari sisi
kesejahteraan serta status Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN
yang sampai detik ini masih sangat memprihatinkan, termarjinalkan
segala bentuk ketidak adilan kami rasakan selama bertahun-tahun, padahal
pengabdian kami yang belasan bahkan puluhan tahun belum pernah
mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi khususnya
dari Dinas Pendidikan atau DISDIK Kabupaten Bekasi dalam hal
kesejahteraan yang layak setara UMK Kabupaten ,Apalagi sejak Pak
Carwinda menahkodai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dunia pendidikan
Kabupaten Bekasi semakin carut marut dengan sikap arogansinya seorang
Kepala Dinas dengan bekerja tidak profesional, dibuktikan dengan sering
terlambatnya penerbitan Surat Penugasan (SP) dari Kepala Dinas
Pendidikan sebagai legalitas para Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non
ASN yang semestinya adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sebagai
sandaran hukum untuk legalitas GTK Non ASN di Kabupaten Bekasi, ungkap Andi Heryana Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi, Kamis 16/09/2021.

Dikatakan Andi, “Belum
lama ini baru pertengahan bulan Agustus 2021 baru kami terima Surat
Penugasan tersebut, harusnya diawal bulan Januari 2021 Surat Penugasan
itu kami terima, padahal pada Surat Penugasan tersebut tertanggal 04
Januari 2021, ini sangat merugikan kami. Belum lagi penerimaan GTK Non
ASN baru yang kami duga berbau KKN, sungguh ini sangat memprihatinkan
bagi dunai Pendidikan Kabupaten Bekasi,
Masih terngiang di ingatan kita ,mengenai banyaknya manipulasi dan
pemalsuan dokumen tenaga honorer saat tahun 2012 dimana honorer akan di
kategorikan menjadi ,katagori I dan katagori II serta sisanya menjadi
non katagori yang mengabdi pasca tahun 2005 saat itu, beber Andi Heryana.

Sungguh sangat memprihatinkan saat ini, dimana pemerintah pusat sedang
menjalankan program penerimaan test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).Justru para oknum pejabat
pemerintah daerah mengambil kesempatan dalam kesempitan melakukan pat-
pat gulipat memelihara dan melindungi oknum mafia dan bersindikat dalam
kejahatan manipulasi dan pemalsuan dokumen calon PPPK yang baru dua hari
ini ikut test ,terjawab sudah kenapa banyak honorer yang betul mengabdi
banyak yang tereliminir hanya kerena tidak linier dan teknis lainnya,
tetapi orang yang belum atau tidak pernah mengabdi dalam instansi
pemerintah kabupaten Bekasi tetapi muncul tanpa dikenal seantero ASN dan
Non ASN di sekolah tersebut, juga selama ini data calon PPPK yang berasal
dari sekolah tersebut pun tidak ada, tetapi muncul dalam data test PPPK
tertera Nama, nomer peserta test sekolah asal, lokasi ujian ,dan sesi
waktu test yang di isi komplit untuk honorer siluman dengan cara
memanipulasi dan pemalsuan data honorer tersebut, ini memperjelas bahwa
ada oknum mafia yang mengendalikan dan bersindikat tentunya dengan oknum
para pejabat di dinas pendidikan kabupaten Bekasi.
Akhirnya memperjelas dalam diskusi tim investigasi FPHI kabupaten Bekasi
:

  1. Diduga ada mafia pemalsuan dokumen di disdik kabupaten Bekasi
    terbungkus rapih.
  2. Kerena ada calon PPPK titipan itu tanpa terdeteksi berimbas
    menyedihkan bagi honorer yang tidak lolos data hanya kurang syarat
    masalah teknis.
  3. Harus dengan apalagi membersihkan oknum mafia yang nakal
    memanipulasi data siluman di dinas pendidikan kabupaten Bekasi.
  4. Terkesan ada pembiaran dan bahkan dilindungi oknum mafia data
    pemalsuan dokumen bagi GTK guru tenaga kependidikan calon PPPK
    yang ada di kabupaten Bekasi.
  5. Apakah dibiarkan kelakuan oknum mafia data calon PPPK, disinilah
    nurani dan akal dipertaruhkan.
  6. Kami FPHI sudah biasa selalu dipersalahkan oleh banyak oknum
    pejabat, tapi akan terus menegakkan amal ma’ruf nahi munkar demi
    generasi masyarakat kabupaten Bekasi, kami akan terus berjuang jika
    ada kezaliman yang ada di kabupaten Bekasi, tegas Andi.
    (SS/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here