Desak KPK RI Periksa Proses Penyerahan PSU Perumahan di Kabupaten Sumenep

Sumenep || Media Rajawalinews.online

Sudah jadi catatan khusus bagi kinerja KPK RI di Kabupaten Sumenep, pemerintah kabupaten wajib menyelesaikan penyerahan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) oleh developer atau pengembang yang ada di Kabupaten Sumenep.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep harus telah menerima PSU perumahan dari developer terkait, sesuai dengan rencana tapak atau Site Plan yang sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah kabupaten.

Di informasikan, untuk tahun 2021, KPK RI menargetkan pada Pemkab Sumenep untuk merealisasikan penyerahan PSU oleh pengembang, minimal 25 developer perumahan sudah menyelesaikan penyerahan PSU.

Pihak pengembang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah dengan bersih dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah, bersih administrasi asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan laik fungsi.

Hal diatas ditegaskan oleh Kordinator Wilayah Direktorat III Bidang Koordinasi Supervisi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, Uding Juharudin kepada Cakrabuana.com saat ditemui usai rakor pencegahan korupsi di Ruang Rapat Graha Aryawiraraja, Kamis (29/04/2021).

Dari hasil penelusuran Awak media, mendesak KPK RI periksa proses atas sikap dan tindakan ini, perumahan yang ditinggal pengembangnya, atas dasar Site Plan awal pengembang diduga melakukan perluasan tanpa menyerahkan PSU atau Fasum dan Fasos kepada pemerintah daerah, syarat prinsip terbit nya Site Plan dan kualitas PSU perumahan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Lisa Inventarisasi Aset BPKAD Kabupaten Sumenep menunjukkan kepada Tim inbestigasi di ruang kerjanya, “Ada tujuh daftar perumahan yang telah diverifikasi, Perum Pondok Marengan Indah, Perum BTN Kolor, Perum BTN Giling, Perum Satelit Permai, Perum Pondok Mutiara Harum Kalimook, Perum Asabri dan Perum Pesona Satelit,” terangnya Lisa. Rabu (16/09/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Lisa juga menyampaikan, “Di sini (Kantor BPKAD Kabupaten Sumenep, red) cuma melakukan pencatatan aset sebagai Barang Milik Daerah, kalau tentang dua sertifikat coba konfirmasi ke BAPPEDA,” tutupnya.

Dilanjutkan, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Sumenep Deddy Satria Pinandita, ST. MT, menyatakan, “Dua pengembang yang menyerahkan sertifikat yaitu Permata Resmi dan Hotel CI, terkait PSU ada dua kondisi ada pengembang dan tidak ada pengembang,” tulis Deddy melalui via WhatsApp. Kamis (16/09/2021).

Diterangkan pula oleh Deddy, “Sudah dibuat berita acara serah terima sebanyak tujuh lokasi perumahan yang sudah tidak ada pengembangnya, dan petunjuk dari KPK RI bisa di eksekusi dengan dibuatkan berita acara aset nya,” tegas Deddy.
Edisi ke 2

(Tim/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here