TAK ADA KEBAL HUKUM LSM AMPUH AKAN GUGAT DAN LAPORKAN PT.LAB-PT.CMI

Kalimantan Barat- Ketapang || Media Rajawalinews.online ‘’

Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat mengancam dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Masyarakat berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan pengaduan akibat dugaan kuat adanya potensi pengkhianat serta pecundang dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di NKRI.

Jika melihat aturan UU Kehutanan terdapat hak masyarakat untuk melaporkan kerusakan hutan ke penegak hukum dikarenakan kerusakan hutan merugikan kehidupan masyarakat. Jika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang mana mengsengsarakan masyarakat kecil dan miskin akibat perbuatan pengusaha yang sewenang-wenang disinyalir bekerjasama dengan oknum penguasa yang nakal. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perusakan hutan, pengelolaan limbah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembalakan liar, pembakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, usaha dan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ikwalnya diungkapkan Kordinator DPD LSM Ampuh ‘Sandi’ pada Tim Pemburu fakta dan Berita Rajawalinews (RN) selasa (14/09/21). ’’Berkaitan dengan perkara gugatan perdata di Tahun 2019 nomor: 24/Pdt.GLH/2019/PN Ktp tertanggal 24 Mei 2019 yang sempat menjadi sorotan publik pemerhati lingkungan dan aktivis pemerhati Aset Negara dihentikan sekejab, dikarenakan adanya Gejala teknis dalam pengkajian hukum Majelis hakim Pengadilan Negri (PN) Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Maka di gugatan kedua ini, tim Inti Gabungan LSM Ampuh akan melaporkan juga gugatan pidana pelangaran dan perusakan lingkungan di areal perkebunan PT.LAB-PT.CMI di Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalbar, berdasarkan hasil temuan investigasi dilapangan pada Tahun 2019 ada beberapa sungai alam yang sudah dialih-pungsikan, bahkan PT.LAB (Lanang Agro Bersatu) yang berinvestasi di perkebunan Kepala Sawit melakukan penanaman kelapa sawit di sepanjang sempadan sungai alam yang berada di areal perkebunan. Perusahaan tersebut sudah jelas menghilangkan hutan konservasi di sempadan sungai alam dan hutan yang sudah di pasang papan plang berbunyi ‘hutan konservasi dilarang’ menebang pohon, membakar, dapat di ancam pidana penjara 10 tahun di denda 5 miliar’ sesuai UU no 41 tahun 1999. Pasal 78. Namun sangat disayangkan, pihak perusahaanlah yang melangar, merusak dan membabat hutan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Berdasarkan hasil investigasi dilapangan. Ada beberapa titik yg sudah di pasang papan plang tersebut sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Diduga kuat masih banyak pelangaran lainnya. Dengan menyikapi hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) akan melaporkan resmi pelangaran tersebut kepada Direktur Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kita juga akan melaporkan resmi ke stapsus Presiden RI,” Pungkasnya.

Terpisah ditambahkan LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (Ampuh), Jarpen Gultom, S.H., DPP. LSM Ampuh,” Kami mendapat laporan tentang adanya potensi kerusakan lingkungan akibat ulah perusahaan yang Nakal dan yang tidak bertanggung jawab, ada potensi menghilangkan Hutan zona terlarang dan merusak lingkungan hidup, maka kita akan mengambil sikap dan mengkaji tindak lanjut hukum secepatnya.” Timpal DPP Jarpen Gultom.SH. *## (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here