Buntut Munculnya Pemberitaan Provokatif, Warga Karawang Segera Laporkan Dua Media Online Diduga Tidak Sesuai Standar Dewan Pers

KARAWANG- Media Rajawalinews.online

Buntut dari diberitakannya seorang warga Karawang bernama Yayang Fahrudin oleh dua media online berinisial SB dan OT, bakal berujung di jalur hukum. Pasalnya Yayang selaku obyek berita merasa dibuat buruk citra dirinya oleh pemberitaan bernada provokatif yang diterbitkan oleh dua media online tersebut.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Yayang yang berstatus pengawas program rutilahu dituduh menjual materil bahan bangunan. Hal ini menurut dua media online tersebut melanggar etika dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Yayang usai berkonsultasi dengan para pihak yang mengerti terkait hukum mengenai pers, sempat akan meminta hak jawab kepada dua media online tersebut. Namun hal itu ia urungkan setelah mendapat masukan dari para pihak bahwa kedua media online tersebut diduga tidak sesuai dengan Standar Dewan Pers.

“Sempat juga saya terpikir mau meminta hak jawab ke media SB dan OT, namun atas saran dan masukan para pihak yang mengerti terkait hukum pers maka niatan tersebut ia urungkan dan lebih memilih jalur hukum,” ucap Yayang, Selasa (3/8).

Yayang mengatakan atas dasar itu, ia segera melakukan pelaporan ke Polda Jabar atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui tulisan. Hal ini kata Yayang perlu dilakukan agar masyarakat terjaga dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pers namun diduga mengabaikan standar yang telah diatur oleh Dewan Pers.

A. Tatang Suryadi selaku pendamping hukum Yayang, mengatakan bahwa sesuai Peraturan Dewan Pers
Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008
Tentang Standar Perusahaan Pers
Pasal 14 yang berbunyi Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara
terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan
nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud
pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Namun kata Tatang, media OT tidak mencantumkan ketentuan pasal 14 di website media onlinenya, sehingga hal ini menyulitkan pihak-pihak yang dirugikan atas pemberitaan untuk mengajukan hak jawab maupun somasi.

“Kalau disebut media abal-abal kan terlalu radikal, tapi ada benarnya juga karena alamat media dan penanggungjawab media OT gak jelas dan tidak dicantumkan di websitenya,” kata Tatang.

Selanjutnya kata Tatang, media online SB juga patut diduga melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Pasalnya selama ini media online SB melakukan kegiatan bisnis atau bernilai ekonomi sementara badan hukum yang menaunginya hanyalah berbentuk yayasan.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa badan hukum yayasan bersifat nirlaba atau non profit. Sementara itu yayasan yang dipakai media online SB patut diduga melenceng dari marwah yayasan dengan melakukan kegiatan ekonomi semacam pemasangan iklan dan atau berita berbayar,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Tatang temuan lain terkait dua media oline SB dan OT akan dijabarkan di depan penyidik Polda Jabar agar masalah ini terang benderang dan dunia pers bisa lebih sehat dan bersih dari anasir-anasir yang merugikan nama baik pers.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here