TANGKAP GEROMBOLAN RAMPOK UANG NEGARA DI KAB.SUMENEP MADURA


Sumenep- Media Rajawalinews.online

Team V Pemburu Fakta Rajawali Gabungan. Divisi DPP WRC (Watch Relation of Korruption) Pengawas Aset Negara Dan Penindakan . Mendesak pihak Tipikor dan KPK. Dapat bergerak cepat untuk menangkap Gerombolan yg di sinyalir merampok uang Negera. Pasalnya kasus PT. Wira Usaha Sumekar (WUs) yg sampai saat ini kasusnya nyaras Lenyap ditelan bumi , diduga keras kasus tersebut menjadi ATM maling berteriak maling. ALI SOPYAN Devisi WRC DPP Memintak jajaran Tipikor Mabes Polri dan KPK dapat mengusut tuntas kasus PT.WUS di Sumenep Madura Jawa timur. Hal tersebut dapat dilihat hasil Temuan tidak terungkap kasus tersebut diatas . Team V Pemburu Fakta Rajawali lintas menelusuri kerjasama PT Wira Usaha Sumekar (WUS) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kerjasama PT WUS tersebut berdiri pada tanggal 25 Mei 2005. Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2005 dibuat oleh Notaris Riska Noviarni SH di Jakarta dan SK Menkumham RI C-00404 HT.01.01 tahun 2006. Kepemilikan saham 25,50%.

Dilanjutkan, hasil penelusuran Team V Pemburu Fakta Rajawali Diketahui, BPK Jawa Timur audit, dan hasilnya BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 22 Desember 2020.

Sementara itu, LHP yang diserahkan BPK yaitu LHP Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada
BUMD (PT WUS, red) sektor migas. Dalam pemeriksaan BPK tersebut, BPK menemukan beberapa kelemahan dan permasalahan.

Siaran Pers yang diterima Cakrabuana.com dan Rajawali Group. BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Sebelum LHP diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (PT WUS, red), BPK telah meminta tanggapan atas konsep rekomendasi BPK, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti.

Selain itu, BPK telah mengingatkan agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti selambat – lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Sesuai ketentuan
Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004.

Terpisah, atas permasalahan tersebut Team V Pemburu Fakta, Ried layangkan surat kepada Subbagian Humas BPK Jawa Timur, dan berharap apabila hal di atas tersebut dalam pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang yang meliputi KPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan.

Ridhawi
Temuan diduga tidak terungkap. Team V Pemburu Fakta Cakrabuana.com dan Rajawali Group menelusuri kerjasama PT Wira Usaha Sumekar (WUS) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kerjasama PT WUS tersebut berdiri pada tanggal 25 Mei 2005. Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2005 dibuat oleh Notaris Riska Noviarni SH di Jakarta dan SK Menkumham RI C-00404 HT.01.01 tahun 2006. Kepemilikan saham 25,50%.

Dilanjutkan, hasil penelusuran Team V Pemburu Fakta Cakrabuana.com. Diketahui, BPK Jawa Timur audit, dan hasilnya BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 22 Desember 2020.

Sementara itu, LHP yang diserahkan BPK yaitu LHP Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada
BUMD (PT WUS, red) sektor migas. Dalam pemeriksaan BPK tersebut, BPK menemukan beberapa kelemahan dan permasalahan.

Siaran Pers yang diterima Cakrabuana.com dan Rajawali Group. BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Sebelum LHP diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (PT WUS, red), BPK telah meminta tanggapan atas konsep rekomendasi BPK, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti.

Selain itu, BPK telah mengingatkan agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti selambat – lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Sesuai ketentuan
Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004.

Terpisah, atas permasalahan tersebut Team V Pemburu Fakta, Ried layangkan surat kepada Subbagian Humas BPK Jawa Timur, dan berharap apabila hal di atas tersebut dalam pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang yang meliputi KPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan.

(Ridhawi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here