Pemkot Bekasi, Rajawalinews – Ali Sopyan Devisi DPP WRC (Watch Relation of Corruption ) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia dan penindakan mendesak pihak Tipikor segera mengusut tuntas adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Hal tersebut di buat kesempatan oleh sendikat gerombolan pejabat rampok yg berhasil menggondol uang negara puluhan miliar rupiah pasalnya pada tahun 2020 lalu di Satuan Kerja (Satker) DPRD) Kota Bekasi ada proyek siluman pada paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Pengadaan Komputer Unit Jaringan, Pengadaan Peralatan Studio Visual, Pengadaan Peralatan dan mesin, Pengadaan barang cetakan, pengadaan alat tulis kantor, Pengadaan Kalender DPRD, pengadaan meubelair, pemeliharaan mebelair, penyediaan peralatan rumahtangga, belanja sovenir dan Building Management (Egineering housekiping, security pengendalian serangga dan binatang pengganggu, Pemeliharaan taman) juga pada paket pemeliharaan dan penataan ruangan, diduga kuat mark-up dan sarat Korupsi Kolusi dan nepotisme (KKN).

Sementara dalam narasi diatas untuk jenis pengadaan langsung dan jenis tender sangat pantastis menghabiskan pagu anggaran senilai 7 miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2020. Proyek pengadaan barang dan proyek pemeliharaan barang,serta pemeliharaan dan penataan gedug di Sekretariat DPRD Kota Bekasi diduga kuat pelaksanaannya dikoordinir gerombolan pejabat rampok Keparat .

Pasalnya permasalahan Pelaksanaan Pengadaan, pemeliharaan dan Penataan gedung, Ali Sopyan Devisi WRC DPP Watch Relation of Corruption Pengawasan Aset Negara Repbulik Indonesia dan Penindakan mendesak pihak Tipikor segera bertindak agar dapat mengusut tuntas adanya kerugian uawng negara pasalnya Anggaran perjalanan dinas menjadi santapan gerombolan pejabat rampok terjadi Probelem dengan anggaran belanja perjalanan dinas baik itu perjalanan dinas didalam Kota dan ke luar Kota mulai January hingga sampai Desember 2020 yang menelan biaya 26 miliaran rupiah”, Awak media Rajawali news Grup sudah berusaha untuk konpirmasi Ironisnya pihak Sekretariat DPRD Kota Bekasi selalu menghindar dari kejaran wartawan Rajawali news sehingga berita ini dirulis apa adanya tentang pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Pengadaan Komputer Unit Jaringan, Pengadaan Peralatan Studio Visual,Pengadaan Peralatan dan mesin, Pengadaan barang cetakan, pengadaan alat tulis kantor, Pengadaan Kalender DPRD, pengadaan meubelair , pemeliharaan mebelair, penyediaan peralatan rumahtangga, belanja sovenir dan Building Management (Egineering housekiping, security pengendalian serangga dan binatang pengganggu ,Pemeliharaan taman) yang dilaksanakan pada tahun 2020 .

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan kegiatan pemeliharaan serta penataan gedung DPRD Kota Bekasi dengan pagu anggaran 7 Miliaran rupiah tersebut dalam rangka inplementasi bentuk kerjasama media melakukan konfirmasi sebagai Kode Etik junarlistik Indonesia (KEJI) amanat Undang-Undang Pers no .40 tahun 1999 tentang pers . Sesuwai dengan Undang Undang No . 14 tahun 2008 tentang keterbukaan impormasi publik adalah salasatu produk hukum Indonesia yg di keluwarkanb dalam tahun 2008 dan di Undangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah di Undang Undangkan terdiri dari 64 pasal pelaksanaan proyek Pengadaan barang dan Pelaksanaan pemeliharaan dan penataan gedung serta belanja perjalanan Dinas pada Sekretaria DPRD Kota Bekasi diduga melanggar UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here