Jakarta, Rajawalinews – Ali Sopyan Devisi WRC ( Watch Relation of Corruption ) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia dan Penindakan Menyoroti Anggaran belanja Kementrian PUPR RI.

Disinyalir adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi dilingkungan kementrian PUPR Pasalnya Kementerian PUPR, ada Anggaran belanja yang di duga keras dibuat Bancakan . Kepala Seksi CKTRP Kec.Cipayung Diduga Bangunan Tidak Sesuai IMB Bangunan Ruko 23 Pintu IMB Rumah Tinggal Di JL. Raya Cipayung Jakarta timur mengungkap adanya dugaan Kasus di Kementerian PUPR, bahwa Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 membengkak , meskipun ada recofusing untuk Covid-19 sebesar Rp,17,99 Triliun,”KPK Dapat segera bertindak dengan adanya dugaan kerugian uang negaran bahwa Anggaran awal Rp,149,81 Triliun menjadi Rp,131,82 Triliun sedangkan di Tahun 2020 Kementerian PUPR menghabiskan Anggaran Rp,75,6 Triliun, hal ini kenaikan cukup fantastis kisaran sebesar Rp 56 Triliun,” Patut di pertanyakan, Anggaran di Kementerian PUPR yang dapat diduga berpotensi besar dibuat Bancakan oleh gerombolan pejabat atau penjahat dilingkungan Kementrian PUPR.

  1. Sembilan (9) program dari Tiga Belas (13) program Utama Kementerian PUPR, pada tahun 2020, bahwa Kementerian PUPR menghabiskan Anggaran Rp 365,1 Miliar dan belum lagi program untuk Sarana Prasarana Pejabat Kementerian PUPR di Tahun 2020 sebesar Rp 235,7 Miliar, serta program pengendalian Lumpur Sidoarjo sebesar Rp 239,8 Miliar, jika hal ini akan terus dijalankan oleh Kemeneterian PUPR, maka akan menjadi beban keuangan Negara,” berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khusus di Tahun 2019 terdapat 130 Kasus di Kementerian PUPR . kerugian Negara mencapai sebesar Rp 998,3 Miliar,” hal tersebut belum disentuh hukum .Ironisnya Kementerian PUPR memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR setiap tahunnya dengan Anggaran di atas Rp100 Miliar, jika di total rata-rata Anggaran tidak produktif setiap tahunnya diduga keras menghamburkan Uang Rakyat mencapai Rp 2,7 Triliun,” Sedangka aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait proyek Infrastruktur (Permen 07/PRT/M/2019) Kami menganggap banyak masalah, salah satunya adalah bobot penilaian teknis dibanding penilaian harga sangat membekak

Terbukti proyek Ciujung Priorty Civil Works Package 3 pada Tahun 2020 di menangkan oleh PT Pembangunan Perumahan dengan Nilai proyek sebesar Rp,248,4 Miliar, dan Nilai proyek tersebut sangat mahal dibanding tawaran oleh PT.CPK yang nilainya sebesar Rp 233,3 Miliar, meskipun ada selisih Rp,15 Miliar, tapi kalah karena masalah penilaian teknis,”

Ali Sopyan Devisi WRC.DPP. Watech Relation of Corruption , Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia Dan Penindakan mendesak .Presiden Joko Widodo dapat segera memerintahkan KpK .Atau Tipikor Mabes Polri untuk mengusut dana yg di gelontorkan Kementrian PUPR disinyalir dana dana tersebut di buat Bancakan ole gerombolan Pejabat atau penjahat pasalnya
banyak dugaan pemborosan anggaran dan pihak penegak Hukum khususnya KPK harus segera turun tangan melakukan penyelidikan atas Proyek PUPR Kementerian republik Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here