WRC” Pertanyakan Kasus Dana Hibah Provinsi Sumsel yang Mandeg

Jakarta – Media Rajawalinews.online

Kejagung Janji Tuntaskan Korupsi Dana Hibah dan Bansos Pemprov Sumsel 2015,Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejagung, Ali Mukartono mengemukakan perkara yang sempat menyeret nama eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin tersebut menjadi salah satu target perkara yang akan dituntaskan tim penyidik dalam waktu dekat.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Ali Mukartono bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Di kutip dari ANTARA.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa perkara tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2013 masih berjalan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejagung, Ali Mukartono mengemukakan perkara yang sempat menyeret nama eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin tersebut menjadi salah satu target perkara yang akan dituntaskan tim penyidik dalam waktu dekat. Namun, untuk saat ini tim penyidik masih fokus pada penyelesaian perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan Danareksa yang melibatkan banyak penyidik. “Kasus dana hibah dan bansos Sumsel itu tidak pernah kami hentikan, masih berjalan semuanya,” tuturnya kepada awak.

Alex Noerdin sendiri sempat dipanggil jadi saksi dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun tersebut pada Rabu 6 Agustus 2019, namun mangkir dan minta dipanggil ulang pada 14 Agustus 2019.

Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatra Selatan, Laonma PL Tobing dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Selatan Ikhwanuddin. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel. JAM Pidsus menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban juga terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran.

Ali Sopyan Tim Divisi Watch Relation of Coruption mengstaksn, Janji JAMPUDUS sampai saat ini tidak ada penyelesaian, kepastian hukum tidak jelas dan ini menimbulkan pertanyaan publik dan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, kata Ali, Jumat 09/07/2021.

” Kasus Hibah ini sudah berjalan hampir 5 tahun lebih tapi belum ada kepastian hukum, WRC meminta pihak penegak hukum segera mengusut tuntas kasus Hibah ini, jangan sampai di peti es kan, hukum harus berdiri tegak jangan tajam ke atas dan tumpul ke bawah, pungkas Ali Sopyan. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here