Perintah Presiden Jokowi
Pelaksanaan PPKM Jawa dan Bali Disinyalir Tidak di Gubris oleh Bupati Malang.

Jakarta -Media Rajawalinews.online

Perintah Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021 dan Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang tertuang dalam kebijakan PPKM Darurat.

Adapun kebijakan PPKM Darurat diambil menyusul lonjakan kasus Covid-19. Jokowi menjelaskan, aturan yang ada dalam PPKM Darurat akan lebih ketat daripada PPKM Mikro

.

” Tapi sayang nya perintah atau himbauan Presiden Jokowi di sinyalir tidak di gubris atau di bantah oleh ” Atas nama Bupati Malang melalui Surat Edaran dari ” Asisten Dra.Muryidah . Apt.M.Kes , tertanggal 3 Juli 21.

Surat Undangan resmi ini didapatkan dari Nara sumber yang bisa di percaya dan tidak mau di sebutkan namanya
” Merujuk pada surat Edaran Undangan Resmi dari ” Asisten , Dra. Mursyidah. Apt. M. kes , yang sudah beredar luas dimasyarakat ” kami pihak media akan melakukan Konfirmasi kepada Pihak Humas Kabupaten Malang , dengan Surat edaran Resmi yang bertulisan “Mengharapkan kehadiran saudara dalam rangka Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kabupaten Malang ,yang di laksanakan Pada :
Hari : Senin.
Tanggal : 5 Juli 2021 .
Pukul : 13.00.Wib.
Bertempat : Pendopo Agung Kabupaten Malang
Jalan : KH . Agus Salim No.7 – Malang.
Pakaian : Yang berlaku Nn saat itu.
Catatan : diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak.

” Dan sudah di pastikan Surat Undangan ini adalah Resmi yaitu Kehadiran dan bukan Virtual atau Online ” Ucap Nara sumber yang menyampaikan kepada redaksi dan pelaksanaan yang dilakukan dalam acara pelaksanaan Sertijab nanti dan patut diduga Himbauan dan Perintah Presiden Jokowi melalui Mendragi ” Tito Karnavian , yaitu tentang menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021′ disinyalir telah di Kangkangi oleh Jajaran Kabupaten Malang , kerena telah adanya Surat Undangan Resmi Sertijab dan sedangkan acara pertemuan ‘ Pelantikan Sumpah Jabatan, yang dilaksanakan oleh Bupati barulah dilaksanakan pada Tanggal 1 Juli 2021 yang dihadiri oleh 480 ,anggota di Pendopo Malang Jawa Timur.

Miris melihatnya ” Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menetapkan sanksi bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, padahal daerahnya masuk ke dalam sasaran kebijakan tersebut. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini diteken Tito pada 2 Juli 2021.

“Dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Wali kota bagi yang tidak melaksana kan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara ” Terang Tito

Menurut” Tito sanksi tersebut diaturdalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
” Disamping itu, Tito meminta kepala daerah melarang setiap bentuk aktivitas dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

“Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 ” tuturnya .

Dan selama periode PPKM darurat, kegiatan pusat perbelanjaan, mall, dan pusat perdagangan ditutup sementara. Kemudian, restoran dan rumah makan hanya menerima take away atau bungkus dan dilarang makan di tempat.

Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan akan dibatasi hingga pukul 20.00 selama periode pemberkakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Namun, apotek dan toko obat diperbolehkan buka selama 24 jam.

Selain itu, semua tempat ibadah juga ditutup sementara hingga 20 Juli. Baik itu masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah.

Perkantoran yang bergerak di bidang sektor non esensial wajib menerapkan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home selama periode PPKM darurat. Sementara itu, sektor esensial hanya diperbolehkan maksimal 50 persen pekerja yang bekerja dari kantor atau work from office dengan protokol kesehatan ketat.

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4. Kebijakan ini juga diterapkan di 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali ” tutupnya.(SS/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here