Disinyalir KPPN Ketapang Bersekongkol dalam Menutupi Kejahatan Dokumen SPJ Korupsi Dana Desa

Kalimantan Barat Ketapang – Media Rajawalinews.online

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di suatu Desa atau di Kabupaten/kota Kab.Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar) dari sumber Keuangan Dana Desa hingga dari aliran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) disinyalir KPPN menutup-nutupi penyalahgunaan SPJ Desa yang bermasalah pasalnya, Tim RajawaliNews (RN) mengirim surat resmi permintaan Data ke KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan arahan dari Kasubag Umum KPPN Bambang Gunawan yang mengatakan kalau mau minta Data atau Dokumen tidak bisa begitu saja, harus pakai surat resmi dari media yang ada cap stempelnya. Sesuai apa yang di sarankan kepada Awak RN, maka pada hari senin (28/06/21) awak RN mengirim surat resmi dengan No: 05/Media Rajawali/Ktp-Kalbar/VI/2021. Namun hingga berita ini diterbitkan tidak ada hitam dan putihnya, apakah permohonan diterima maupun ditolak.

Menurut keterangan Kasubag Umum KPPN Bambang Gunawan,” Dari Desa ke Pemdes terus ke BPKAD baru ke kami, jika 2 satker itu ok kami juga ok. RN mempertanyakan,”Atas dasar apa tidak bisa dilihatkan dan diberikan, itu dasar alasannya apa? “Memang dari pusat sudah seperti itu, dari kepentingan keuangan dah ada.”jawabnya. “Itu apakah berdasarkan prosedur UU atau Hukum? “Itu hukum jadi rahasia, namanya keuangan negara itukan dak bisa kita buka sembarangan.”kata Kasubag Umum KPPN Bambang Gunawan. RN lanjut pertanyakan,”Disini kita ada Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau UU Pers seperti apa? O..itu bisa, tapi harus permintaan resmi, nanti akan dinilai atasan kami bisa diberi atau tidak. Jadi keterbukaan publik itu beda dengan kepentingan hukum dan yang akan kita beri juga yang berkepentingan saja. Umpamanya yang di minta Desa yang bermasalah, ya Desa itu saja yang kita berikan, Desa lain nggak.” tuturnya Kasubag Umum KPPN Bambang Gunawan.

Informasi penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa harus terbuka dan transparan, di setiap Desa maupun Kabupaten selalu memberikan informasi kegiatan Desa maupun kegiatan Proyek agar masyarakat maupun publik mengetahui dan ikut serta memantau keuangan Negara dalam bentuk Dana Desa agar arah dan tujuan tepat sasaran. Dengan tidak di responnya permintaan data Desa yang bermasalah, disinyalir KPPN Ketapang Bersekongkol dalam menutupi Kejahatan bentuk Dokumen SPJ Korupsi Dana Desa dengan dalih dokumen negara dan mengatas namakan Hukum dan UU yang tidak bisa di mengerti dengan dalih Kongkalingkong, Hembusan di duga kuat bersekongkol dalam kejahatan dokumen SPJ mengatas nama aturan dan pimpinan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). *## (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here