POLDA JAWA BARAT SEGERA TANGKAP GEROMBOLAN. SENDIKAT MAFIA PEMBANGUNAN PROYEK PASAR TAGOG.

Bandung Barat | Media Rajawalinews.online

Ketua Umum WRC PAN-RI Arie Chandra Aziz, S.H, M.H.,
, mengungkapkan ,”adanya Proyek Revitalisasi Pasar Tagog Padalarang Bannsung Barat resmi dihentikan sementara pada Jum’at, (23/04/2021) saat sidak yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati KBB, Hengky Kurniawan. Pihak pengembang (dalam hal ini PT Bangun Bina Persada) harus menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hingga saat ini belum ada, ucapnya.

Lanjut Arie Candra Aziz, “Pasalnya pihak Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) sudah mengendus adanya gerombolan sendikat Mafia proyek pembangunan pasar Tagog yangtidak lengkap perijinanya,

Ionisnya lagi pihak jajaran Tipikor JAWABARAT kurang sigap dalam menyiasati kasus proyek pembangunan pasar Tagog yanng diduga keras sarat dengan gerombolan sendikat Mafia, dan tidak tertutup kemungkinan didalam proyek pembanguna. Pasar Tagog ada aparat bertaring tajam,ungkapnya, Jumat 18/06/20
21.

“Arie Candra Aziz membeberkan, bahwa” pelanggaran ijin ini

yang sebelumnya pihak WRC bersuara keras terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat (Kadis Indag KBB), Ricky Riyadi, terkait kasus Pasar Tagog, terlihat masih konsisten dan belum tergoyahkan, karena saudara Ricky diduga keras salahsatu dari gerombolan sendikat Mafia proyek dan terbukti sudah melakukan kebohongan publik dengan mengatakan proyek tersebut sudah mempunyai perijinannya dan sudah berizinan. Sehingga menimbulkan polemik dikalangan masyaraka, tercetuslah dari warga bahwa tanah tersebut milik aset Desa .yang belum pernah di reslah, ungkap
Arie.

Slalah satu warga mengatakan ” Dari mana bisa terbit surat IMB/ Amdal. / Surat Hak kepimilikan tanah, tegas warga setempat yang tidak mau ditulis namanya
, kepada Rajawalinews.Jumat (18/6/2021)

Gabungan Team V Pemburu Fakta Rajawali dan awak media menuju Kantor WRC PAN-RI di Kota Baru Parahyangan, menemui Divisi Hukum WRC Dr. Ir. Romi Sihombing, S.H., M.H., CLI, mengatakan, “Perlu dicatat, setelah melakukan pengkajian dan pembahasan segenap unsur dan jajaran WRC, maka ditarik satu kesimpulan, dalam waktu dekat ini, WRC akan melaporkan terkait dengan pernyataan dan statement dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya Seperti diketahui, pernyataan ini bertentangan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa IMB Proyek Revitalisasi Pasar Tagog Padalarang sejatinya belum selesai.

“Statement tersebut terkait dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa Pasar Tagog Padalarang sudah memiliki kelengkapan izin,” ujar Romi ke awak media.

Hal ini tentu menimbulkan Pembohong publik yang cukup besar, Masyarakat dibuat bingung tujuh keliling oleh pernyataan Ricky selaku Kadis Indag, tandasnya.

Romi mendesak pihak jajaran Polda Jawa barat segera bertindak dengan adanya dugaan penyimpangan dan dugaan kasus tindak pidana korupsi , Pasalnya Plt Bupati, yang menyatakan bahwa Pasar Tagog Padalarang belum memiliki kelengkapan izin, sehingga dengan dua hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat telah melakukan kebohongan publik,” sambung Romi.

Dengan kondisi ini, tentunya akan mengakibatkan distrust atau penurunan rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah KBB. Lebih lanjut Romi mengatakan, “Di mana kebohongan publik itu membuat keonaran bagi masyarakat, karena tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya, bahwa Pasar Tagog Padalarang belum memiliki izin,” dengan tegas suwara lantang Team WRC PAN-RI
Romi berharap dukungan dari masyarakat agar penegakan aturan di wilayah KBB dapat terlaksana dengan baik, seperti apa yang sudah dimulai oleh Plt Bupati KBB. Untuk itu, WRC dengan segenap Team Rajawali news Grup terus memburu kasus ini sampai keakarnya yang ada, dijadwalkan akan melakukan langkah hukum terkait kasus tersebut. sanksi hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini, Romi menambahkan, “Kita mempersiapkan beberapa Undang-undang yang bisa dikenakan kepada Sodara Ricky, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14, 15, Jo Undang-Undang,tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here