PT. GKG-BGA BERGERAK DI KEBUN SAWIT DI DUGA RAMPAS TANAH MASYARAKAT KECIL


Kalimantan Barat Ketapang || Media rajawalinews.online


Perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit sebut nama PT.GKG ( Gunajaya Karya Gemilang) yang berada di konsensi wilayah Dusun Wonosari Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kab.Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar). ikhwalnya PT. GKG anak Cabang PT. BGA terindikasi Merusak Ekosistem kearifan lokal dan Merusak norma Adat serta Merusak Sumber Daya Alam (SDA), kehidupan Hak Asasi Manusia (HAM), tak tau lagi siapa kawan dan lawan PT. GKG-BGA. Pengaturan hak-hak masyarakat mengedepankan kepentingan Kelompok dan individu dengan cara Merampas dan Merampok Lahan masyarakat Kecil dan Miskin dengan pola indikasi menciptakan manajemen komplik mengatasnamakan orang ke-3 (Tiga) menjual Lahan Hak milik Tanah Adat ulayat yang di garap turun temurun milik sesama warganya dengan di adopsi otak kotor para oknum manajemen PT. GKG-BGA, dengan bermacam cara Halal, Haram dan Hantam untuk mendapatkan lahan milik masyarakat Miskin nan kecil, siapa yang di untungkan?, jelas PT. GKG-BGA yang untung, masyarakat menjadi korban intervensi dan terintimidasi, bila masyarakat melawan dan mengotak atik tanah miliknya yang telah di rampas dengan menggunakan Oknum aparat dengan segala cara mencari kesalahan masyarakat yang menuntut haknya untuk Dikriminalisasikan, di tangkap dan di masukan ke Penjara dengan Ayat dan Pasal hingga Tidak tentu pasal, itulah trick pola Perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit PT.GKG ( Gunajaya Karya Gemilang).


Pemerintah memberikan hak pengelolaan atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) kebun untuk mensejahterakan masyarakat setempat, namun masyarakat menjadi objek Korban Keserakahan Industri Sawit PT.GKG. Awalnya perusahaan memulai komitmen bersama dengan janji manis dan muluk, terutama Plasma dan mengiming-imingi dengan kata mensejahterakan masyarakat di lingkungan kawasan kebun, namun semua hanya janji tipu daya muslihat dan lebih banyak potret buramnya. Fakta lain menunjukan kehadiran investasi perkebunan sawit telah merampas tanah, hutan dan ruang hidup masyarakat adat di Desa Banjarsari Kendawangan. Kehidupan ekonomi masyarakat berubah pahit dengan hilangnya tanah dan tempat kebun kehidupan dan budaya Lokal. Ketika masyarakat adat bangkit menuntut perusahaan atas hak-haknya yang dilanggar dalam perjanjian, mereka akan berhadapan dengan kekuasaan pemerintah dan alat negara yaitu oknum penegak hukum yang hadir di depan. Hal ini terjadi karena kehadiran investasi berbasis lahan sering tidak transparan, Proses penerbitan izin-izin berbasis lahan seperti, perkebunan sawit PT.GKG. Hal ini mengakibatkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat/local yang di ciptakan PT.GKG dengan kata Manajemen Komplik dengan peran pola Adu domba antara penguasa dan masyarakat kecil nan miskin. Ini menjadi pandangan bagi kalangan perduli lingkungan dan keuangan negara di sisi pajak kebun dan hak masyarakat setempat, terindikasi Tata Kelola Kehutanan dan Transparansi di Kab.Ketapang masih kurang tegas dan terbuka.
Warga tokoh masyarakat ,, Hendra Cs ‘’ mengatakan pada RN selasa 08/06/21,” tanah tersebut kami garap turun temurun dan kami tanami serta miliki berkelanjutan hingga pada tahun 2012 tanah ulayat yang kami garap di terbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah). Pada penghujung tahun 2012 PT. GKG melakukan perluasan Kebun kelapa sawit. Setelah kami tau adanya pengusuran dari PT.GKG, kami turun kelapangan dan kami mempertahankan tanah dan kebun beserta isinya, polimik dan pertikaian tak bisa dielakan antara pemilik tanah dan pihak PT.GKG, warga pemilik tanah dan Kebun saling Klaim, terjadilah pemortalan dan ironinya oknum Polsek Kendawangan turun kelapangan bersama Security PT.GKG yang dengan beringas dan sangat kasar bergaya Ala Preman sambil menyeret masyarakat dan menyuruh buka Portal yang di pagar pemilik tanah dan kebun di area kebun sawit Blok M.37-38-39 yang luasnya ± 23,46 Ha di atas lahan kami yang sudah ada tanam tumbuhnya yang menjadi penghujung sebagai sumber kehidupan kami di rusak dan di rampas secara tidak manusiawi oleh PT.GKG,” pungkasnya Hendra Cs. PT.GKG diduga melakukan perbuatan kesewenang-wenangan, dialah seolah-olah penguasa Hukum dan pemilik hukum, masyarakat kecil di pelintir dengan kekuasaannya. Semoga panglima hukum selalu tajam tegak dan lurus membela masyarakat kecil nan miskin yang teraniaya tanpa pandang bulu.*# # (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here