H.Mohammad Amin Fauzi ” Soal WC DI Duga Ada Indikasi Korupsi Berjamaah

Kabupaten Bekasi- Rajawalinews.online

Dalam kegiatan simulasi yang di gelar di SDN Karangraharja 02 selasa, 15 /12/2020,  yang di hadiri beberapa Muspika Dan Muspida seta Para Kadis Dan Kabid dari Dinas awak media berhasil mewancarai Bupati Eka Supria Atmaja, Disindir KPK sudah merespon Viralnya pembangunan WC di Bekasi, Bupati mengtakan , bahwa kita mengikuti sertakan inspektorat dan ini juga kan belum di bayar baru di bangun belom selesai, tinggal di hitung saja dimana kerugian negara, ucap Bupati.

“Jika sudah dibangun tinggal dihitung mana kerugian negara, Jika memang tidak standar dengan dinas, nanti akan kita stock opname apa yang dia kerjakan ya maka itu yang akan kita bayar.”Jelasnya Bupati Bekasi.

Ditempat yang sama PLT Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, dengan adanya pembangunan WC yang viral ini kan bukan cuma satu tapi ada 448 pembangunan WC di Kabupaten Bekasi.

“Pembangunan WC yang viral itu kan baru 30 %, kalo kita lihat pembangunan sekarang ini yang hampir mencapai 95 % apa yang di bangun itu bisa di lihat sendiri, ada WC, tempat Wudhu, ada tower, ada mesin airnya, ada tempat cuci tangannya ada disana.”

Suhup juga menjelaskan, semua itu belum ada yang di cairkan 100% sampai hari ini, walaupun ada tapi tidak semua, saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan rekanan pers yang sudah ikut serta membantu pengawasan dan memberikan masukan.

“Yakin lah bahwa nanti yang akan kita cairkan itu nanti kita stock opname di lapangan, dan yang kita bayarkan sesuai yang ada di lapangan.”

Keistimewaan pembangunan ini,masih kata suhup dalam rangka mendukung kegiatan belajar tatap muka.

Beni selaku Kabid Bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi menambahkan, untuk toilet ini sekolah dasar menggunakan Urinoir, karena untuk konsep penanganan kesehatan itu harus sejuk kering sehingga menggunakan Urinoir, ventilasi juga harus memadai.

Menurut Beni, Ketersediaan air bersih terkadang ada toilet tapi tidak ada airnya disini kita menggunakan ground water tank menggunakan juga torn sehingga bisa terjamin kesediaan air bersih,tukas Beni.

Anggaran pembangunan WC itu ketentuan tentang APBD dimana itu ada pajak, keuntungan bagi penyedia,kalo anggaran itu sekitar Rp. 149 Juta dan komponen komponen lain.

“Anggaran sebesar itu dengan komponen lain seperti tadi, harga permeter di kabupaten Bekasi Insyaallah masuk karena ada standarnya, dengan bangunan tidak bertingkat sederhana.”Paparnya.

“Ada pertanyaan dari masyarakat kok berbeda beda, nah itu perencanaan alam kondisi darurat, waktu itu perencanaan di bulan Agustus dengan konsep Kabupaten Kota Sehat, kemudian pengembangan tentang Covid19 ini dan kegiatan belajar mengajar baru, maka di buat perencanaan secara tipikal, nanti pembayarannya dilakukan stock opname.”Kata Beni.

Disindir kenapa tidak revitalisasi, menurutnya tidak jauh berbeda dengan anggaran pembangunan baru jika harus revitalisasi, pungkasnya Beni selaku Kabid Bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi.

Namun terlihat pembangunan WC yang sudah hampir 100% terlihat begitu sederhana, dimana pembangunan itu bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi yang terhitung nilainya mencapai Rp.198 Juta.

Sampai hari ini, perbincangan di kalangan masyarakat masih terus di bicarakan dengan adanya bangunan WC sederhana yang memakan anggaran luar biasa.

Di tempat yang berbeda H.Mohammad Amin Fauzi sebagai Direktur Utama PT.Ridho Jaya Abadi, mantan Ketua Umum Aspeknas ( Asosiasi Pelaksana Kontruksi Nasional) Kabupaten Bekasi, mengatakan ke awak media Jumat 18/12/2020, ” bahwa dari
beberapa perusahaan yang di rekankan dan dari sekian ratus proyek kegiatan itu di kelola oleh siapa dan oleh beberapa orang nanti akan terlihat.

Lanjut H.Mohammad Amin Fauzi menyampaikan, Dan Bupati saat ini dia,( Eka -red) kecolongan dan tledor yang. hari ini di mainkan oleh anak buahnya dan para koleganya.

Kalo dari sistim perencanaannya di bahas dulu di Dinas di sampaikan dulu di DPRD, dan ini masi Sempel barang yg di kerjakan dan belom selesai ada kemungkinan juga
Unit WC di lokasi entah di mana mungkin ada bantuan dari pihak ke tiga atau ada dana dari CSR dan jadi nanti di klem masuk anggaran kesitu, kata H.Mohammad Amin Fauzi.

Masih kata H. Mohammad Amin Fauzi, “Ya kalo berati bupati saat ini berstetmen seperti itu berartikan ada kelalaian, kenapa dari awal di keluarkan sesuai baku, sesuai dengan harga matrial ( bahan konstruksi).
Kalo yang sudah jadi di selesaikan berati harus bayar dong sesuai SPK dan nanti akan menjadi tuntutan oleh para kontraktor , pemborong yang sudah mendapat SPK tersebut,

SPK adalah sebuah keputusaan payung hukum di situ ada hukum berati kan begitu,
Kalau terjadi CCO atau dengan bayar stock opname, ketika pemborong tidak mampu menyelesaikan sampai tahun kalender yang telah di sepakati itu baru bayarnya sesuai dengan kemampuan kerja tapi hari ini sudah hampir selesai semua,
terus bagai mana dengan komitmen yang di isukan di sinyalir fee 10% ,
dan itukan artinya ada sebuah pengakuan dari pemborong,
Dan bupati jangan melihat hari ini yang sudah selsai coba yang sedang berjalan, tutur H
.Mohammad Amin Fauzi.

Jika memang terjadi ada oknum yang bermain,
Berani gak para pemborong melakukan protes ini pekerjaan saya ini, SPK saya jangan nanti beralibi kepala Dinas, atau Kabid atau yang terkait bilang ini segera ACC aja nanti kita kena delik hukum, artinya ini kan sudah melakukan sebuah korupsi berjamaah, ungkapnya.

H.Mohammad Amin Fauzi berharap untuk Bupati, kepala dinas semua setikholder pengusaha jasa kontruksi di sini harus jeli dalam melakukan pekerjaan, dalam menerima penugasan dari Pemda yang terkait dengan pembangunan yang menggunakan angaran APBD yaitu dalam pembangunan toilet ,adalah uang rakyat, dan hari ini semua bukan rahasia hukum ada konsep di dalam itu sangat luar biasa dan bukan di tutup tutupi.
Dan saya minta pada instansi terkait Kejaksaan, BPK, Kepolisian maupun kalo perlu di libatkan adalah KPK untuk masuk kedalamnya untuk memeriksa ini kesalahan siapa.
Tutup H.Mohammad Amin Fauzi mantan Ketum Aspeknas tersebut.

Rajawalinews coba mengkonfirmasi ke salah satu anggota DPRD , Martina dari Fraksi PDI -P selaku anggota BANGGAR ( Badan Anggaran )  DPRD Kabupaten Bekasi , namun Dewan tersebut tidak memberikan statement nya ,,hanya alibi ” besok ya pak , sekarang  sudah malam besoknya pak , kembali awak media telp namun tetap tidak di jawab dengan alasan masih di Tol, lewat pesan wassapnya Kamis 17 /12/2020. Sampai berita ini di terbitkan Dewan Martina tidak memberikan komentarnya selaku Anggota BANGGAR di DPRD Kabupaten Bekasi terkait perencanaan Pembangunan WC yang sedang viral di Publik.
( SS/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here