PURWAKARTA, Rajawalinews.- Pelayanan pemerintah yang harus di layani untuk kelancaran masyarakat.

Disahkannya UU Desa (12/18/13) membuka harapan setinggi langit bagi terselenggaranya pemerintahan desa yang lebih kuat dan mandiri.

Konsekuensi logis dari implementasi UU tersebut kelak desa dianggap sebagai subjek pembangunan serta diberikannya transfer sebesar 10 persen dari APBN serta APBD, tak pelak transfer tersebut dapat memperkuat keuangan desa dan mensejahterakan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan yang akan direncanakan, dampak yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dapat terwujud jika desa mampu.

Namun, menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai kewajiban pemerintah desa.

Sebaliknya,di desa Cipicung bukan menggambarkan terhadap masyarakat dalam melayani masyarakat Cipicung.berapa kali kantor desa selalu kosong tanpa satupun pihak pegawai maupun Pjs Cipicung, bagaikan kantor desa diduga di huni alam gaib

Saat awak media Konfirmasi melalui seluler Selasa 19/5/2020.

Pjs Fatmapuri menjelaskan bahwa kami saat itu sedang membagikan BLT ke Rumah Rumah ucap Kades.

Lanjutnya,pjs Cipicung menjelaskan dalam proyek Tembok Penahanan Tanah ( TPT ) itu bukan zamannya saya ungkapnya

Hal tersebut,proyek TPT itu pada tahun 2017 Kades yang lama ujar Pjs Cipicung.

Selain itu,Di benarkan proyek tersebut milik desa karena Longsor langsung di ambil alih oleh Dinas Pendidikan untuk membetulkan proyek Longsor.

Ironisnya,Proyek TPT tersebut sudah dua kali longsong,karena dalam peranan dinas pendidikan yang menganggarkannya.cuma kami tidak tau berapa anggaran tersebut.

Awak media ini sudah berapa kali untuk konfirmasi terhadap Kepsek SDN CIPICUNG tak pernah ke temu.

Sampai berita ini di turunkan belum berhasil Konfirmasi terhadap Kepsek dan pihak Disdik Purwakarta,Bersambung ke edisi selanjutnya. (Vans/Pian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here