Bekasi, Rajawalinews – Pelaksanan pekerjan Proyek Leningan Pertanian yang terletak di Kampung Bolang Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, yang menelan biyaya ratusan juta rupiah diduga tidak sesuai Spek dan RAB dan adanya penyelewengan dana hingga di Korupsi.
Disinyalir anggaran bantuan melalui kelompok tani dari pemerintah Jawa Barat yang dianggarkan untuk Leningan tersebut jadi bancakan para Oknum pejabat bangsat.
Disisi lain disebabkan juga oleh lemahanya pengawasan dilapangan atau adanya kongkalingkong antara pelaksana dengan pemilik proyek di Dinas terkait.
Pada kenyatanya pada pelaksanan dilapangan banyak kontraktor yang tidak memasang papan pekerjan kontruksi, jelas untuk di ketahui masyarakat.
Dalam UU Keterbukan Informasi Publik (KIP) No.14 Tahun 2008 sudah jelas setiap pekerjan dimulai harus terpasang papan proyek agar masyarakat mengetahui nilai pagu anggaran, tanggal pelaksanan mulai dan selesai waktu pekerjanya yang ada didalam Surat Perintah Kerja (SPK) antara pihak pertama dengan pihak kedua.
Buruknya kondisi pekerjan proyek Lening tersebut menuai kontraversi dari beberapa pihak serta mendapat respon negatif sejumlah warga, bahkan dikawatirkan tidak maksimalnya dinding bangunan Leningan tersebut bisa saja tumbang karena di kerjakan asal jadi serta tidak sesuai dengan Spek yang telah di tentukan di dalam RAB (Rencana Anggaran Biyaya).
Kita yakini, kalau pekerjannya seperti ini tida akan tahan lama, lagi pula kalau sempat tumbang tentu kita warga sendiri yang Rugi”, kata salah satu warga dan di amini oleh semua warga, kepada Tim Rajawalinews, Senin (4/5).
Menanggapi Hal itu, Ketua Umum Jabar Corruption Wetch (JCW) yang biasa dipanggil Habib Dilah saat investigasi ke lokasi proyek Lening Pertanian di Desa Bantarsari, menemukan sedikit kejanggalan dilokasi kegiatan Leningan, para pekerja ketika di tanya tidak tahu menahu terkait pekerjan tersebut. “Tidak tau Bang ini pekerjan pemerintah atau swasta, saya mah cuma kerja ajah. Ukuran panjangnya berapa dan tingginya berapa saya kaga paham, coba Abang tanya aja sama yang punya kerjanya”, kata salah seorang pekerja saat di tanya oleh Ketua Umum JCW Habib Dilah.
Dari situh Habib Dilah menduga, adanya indikasi korupsi yang di Lakukan baik oleh Menkon atau Subkon terkait Kontruksi Pekerjan tersebut, terlebih pemerintah yang memberikan anggaran kepada pertanian di wilayah Pebayuran dinilai sangat minim pengawasan.
Melihat kondisi seperti itu Habib Dilah akan melaporkan terkait temuan ini kepada pihak penegak hukum baik di Kejaksaan maupun Insitusi Polri yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bekasi dan Kejati Jawa Barat. “Terkait temuan pekerjaan ini, kami tidak segan-segan melaporkanya ke penegak hukum, kejaksaan Negeri hingga ke Kejaksaan Tinggi”, tegasnya. (TIM)
